....
... baca selengkapnya di Cerita Motivasi dan Inspirasi Nomor 1
Sabtu, 21 Juni 2014
Selasa, 03 Juni 2014
Lokakarya Mendorong Lancarnya Desentralisasi : Tantangan dan Peluang Pelaksanaan Perlindungan Sosial.
Program Pascasarjana Universitas Paramadina dengan Kementerian Bappenas yang didukung oleh Australian Department of Foreign Affairs and Trade bertajuk Lokakarya Mendorong Lancarnya Desentralisasi : Tantangan dan Peluang Pelaksanaan Perlindungan Sosial. Kerangka Acuan acara terlampir sebagai rujukan. Adapun kelebihan dari acara ini sehingga patut diliput adalah: 1. Melibatkan tokoh-tokoh dari kabupaten/kota di Indonesia, baik sebagai pembicara (Ibu Tri Rismaharini, Walikota Surabaya & Perwakilan dari Bupati Sragen, Dr. Elfindri dari Universitas Andalas) maupun sebagai peserta aktif (antara lain dari Univ Gadjah Mada Arie Sudjito dan akademisi serta penggiat LSM dari Malang, Riau, Jember, Cirebon, Aceh, dll) 2. Menghadirkan sejumlah tokoh DPRD 2 & BAPPEDA sebagai peserta aktif (antara lain dari Medan, Bengkulu, Serang, Kuningan dan Sukabumi). 3. Membahas opsi-opsi kreatif program perlindungan sosial yang dapat dilakukan pemerintah daerah dan bentuk sinerginya dengan pemerintah pusat. Acara ini akan berlangsung pada : Hari / tanggal : Rabu-Kamis, 4-5 Juni 2014 Pukul : 09.00-17.00 WIB (5 Juni selesai pukul 12.00 WIB) Tempat : Hotel Shangri-la, Ballroom C Besar harapan kami, rekan-rekan media dapat meluangkan waktu untuk meliput acara ini. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi Ibu Dinna Wisnu di dinna.wisnu@paramadina.ac.id / 08158710075. Hormat Kami, Program Pascasarjana Universitas Paramadina |
Kerangka Acuan Lokakarya
Mendorong Lancarnya Desentralisasi :
Tantangan dan Peluang Pelaksanaan
Perlindungan Sosial
di Daerah
Jakarta, 4-5 Juni 2014
Hasil Kerjasama Kementerian Bappenas
& Universitas Paramadina (Program
Pascasarjana)
Didukung oleh Australian Department
of Foreign Affairs and Trade (DFAT)
Perlindungan sosial di Indonesia
selama ini dilaksanakan agar pertumbuhan ekonomi dapat
dirasakan oleh seluruh lapisan
masyarakat. Perlindungan sosial, yang umumnya terdiri
atas jaminan sosial dan bantuan
sosial, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang
layak dan meningkatkan kesejahteraan
masyarakat, terutama yang berada di bawah garis
kemiskinan, disamping mengatasi
resiko guncangan akibat krisis dan bencana.
Penduduk miskin dan tidak mampu
tidak selalu dapat mengakses berbagai layanan
dasar dan program yang ditujukan
bagi mereka. Penduduk miskin dan tidak mampu atau
rentan memiliki resiko lebih tinggi
untuk mempertahankan kesejahteraan keluarga dan
penghidupannya. Pada saat krisis dan
guncangan, baik ekonomi, sosial, maupun lainnya,
berbagai program penanggulangan
kemiskinan dan perlindungan sosial juga tidak bisa
dengan cepat membantu penduduk yang
terkena dampak. Menyediakan perlindungan
sosial di tingkat daerah sangatlah
penting dan tujuan ini dipahami di tingkat nasional
maupun daerah.
Pemerintah daerah sesungguhnya
memiliki tanggungjawab menyelenggarakan program
perlindungan sosial bagi warganya.
Tetapi dimana ruang untuk melakukan hal itu?
Bagaimana potensi dan inisiatif
daerah dalam mensinergikan kebijakannya dengan
kebijakan tingkat nasional? Apakah
pemda membutuhkan payung hukum dari tingkat
nasional? Bagaimana kelangsungan
inisiatif dan sinergi antara pemerintah daerah dan
pemerintah pusat? Apakah pada
akhirnya akan terjadi perluasan kepesertaan atau ini
merupakan hal yang sulit dicapai?
Dalam workshop satu setengah hari
ini, perwakilan pemerintah pusat dan kabupaten/kota,
perwakilan DPRD II, beserta penggiat
masyarakat, akademisi, unsur media, dan pelaku bisnis
diundang untuk bertukar pikiran dan
pengalaman tentang apa yang mereka inginkan dan
pernah upayakan agar kebutuhan
masyarakat terpenuhi sekaligus terjadi sinergi dengan
pemerintah pusat ataupun daerah.
Untuk diskusi yang tajam, para peserta dan pembicara
iminta fokus pada desain, tantangan
dan potensi sinergi dalam 2 bidang: asuransi
kesehatan dan program bantuan sosial
(misalnya: untuk pendidikan, anak/perempuan,
lansia dan disabilitas).
Dalam lokakarya akan dibahas
pengalaman dari kabupaten/kota yang dianggap sukses
dalam memperbaiki indeks pembangunan
manusia, pelayanan Satu Pintu, dan inovasi
lain dalam mensinergikan inisiatif
pusat dan daerah. Selain itu, akan dibahas pula
pengalaman internasional dari
negara-negara yang menerapkan sistem desentralisasi dalam
penyelenggaraan perlindungan sosial.
Sesi ini diharapkan dapat mendorong pemikiran
tentang cara-cara inovatif dalam
menyikapi tantangan pengelolaan perlindungan sosial di
Indonesia. Terakhir, akan ada sesi
dialog yang mengajak peserta mendalami pengelolaan
sistem perlindungan sosial supaya
sinergis, berdampak positif dan berkelanjutan.
Sejumlah kerangka peraturan akan
dibahas dalam lokakarya ini, antara lain UU No. 6/2014
tentang Desa, UU No. 13/2011 tentang
Fakir Miskin, UU No. 11/2009 tentang Kesejahteraan
Sosial, UU No. 33/2004 tentang
Keseimbangan Fiskal antara pemda dan pemerintah pusat
(revisi UU No. 25/1999), serta PP
No. 38/2008 tentang Pembagian Usuran Pemerintah
Pusat, Pemerintah Propinsi dan
Pemerintah Kabupaten/Kota.
Tujuan:
• Mengenali dan memahami perbedaan
perspektif daerah dan pusat dalam menyikapi
kebutuhan akan perlindungan sosial
• Mencari potensi solusi inovatif
dalam menyikapi perbedaan perspektif antara pusat dan
daerah.
• Mendiskusikan cara-cara yang
potensial untuk mensinergikan kegiatan pusat dan daerah
• Memahami pentingnya sinergi dan
kerjasama antara pusat dan daerah
• Mendiskusikan kaitan antara
kapasitas fiskal dan kerangka aturan dalam bidang
asuransi kesehatan dan bantuan
sosial; bagaimana keduanya dapat dikelola tanpa
mengorbankan kreatifitas inisiatif
lokal
Tempat & Waktu Acara:
Lokakarya akan dilaksanakan pada
Hari Rabu-Kamis, 4-5 Juni, bertempat di Hotel Shangri La,
Jln. Jenderal Sudirman Kav. 1,
Jakarta Pusat.
Target Peserta:
• Perwakilan Kementerian/Lembaga
Pusat terkait.
• Bappeda serta perwakilan Dinas
terkait dari sejumlah kabupaten/kota di Jawa dan
Sumatra
• Perwakilan DPRD II
• Perwakilan akademisi, media massa,
LSM, organisasi pekerja penggiat perlindungan
sosial, asosiasi pengusaha dan
organisasi pelayan kesehatan.
Agenda Lokakarya
Mendorong Lancarnya Desentralisasi :
Tantangan dan Peluang Pelaksanaan
Perlindungan Sosial
di Daerah
Jakarta, 4-5 Juni 2014
Sesi Waktu Sesi Pembicara
HARI PERTAMA
Registrasi 08.30 – 09.00 Registrasi
Universitas Paramadina
Pembukaan 09.00 – 09.10 Pembukaan
Dinna Wisnu, Ph.D (Universitas Paramadina)
Upacara
Pembukaan 09.10 – 09.40 Upacara Pembukaan
• Sambutan dari Bappenas, Ibu Dr
Vivi
Yulaswati, Direktur Perlindungan dan
Kesejahteraan Masyarakat
• Sambutan dari Australian
Department of
Foreign Affairs and Trade, Mrs Lisa
Hannigan
Istirahat 09.40 – 09.50 BREAK
Sesi 1
(Hari Pertama) 09.50 – 10.20
“Definisi perlindungan sosial dan
peran
yang diharapkan dari pemerintah
pusat
dan daerah”
John Rook (PRSF)
Fasilitator: Dinna Wisnu, Ph.D
(Universitas Paramadina)
Sesi 2 10.20 – 12.20
“Pengalaman dan Perspektif Daerah:
Pelajaran dari Model yang Relatif
Baik di
Indonesia”
• Bupati/Walikota Surabaya (Ir. Tri
Rismaharini, MT)
• UPTPK Kab. Sragen (Agus Tri
Lastomo
M.Si)
• Dr. Elfindri (Univ Andalas)
Fasilitator: Syarif Hidayat, Ph.D
(LIPI)
Ishoma 12.20 – 13.20 ISHOMA
Sesi 3 13.20 – 15.20 Memberikan
Model Sinergi Pelaksanaan
Perlindungan Sosial
• Direktur Perencanaan dan
Pengembangan
BPJS Kesehatan (Dr. Tono Rustiano)
• Direktur Otonomi Daerah,
Kementerian PPN/
Bappenas (Drs. Wariki Sutikno, MCP):
“One
Stop Service”
• Asisten Ketua Pokja Tim Nasional
Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
(Bp. Ardi Adji ): “Peran Pemerintah
Daerah
dalam Pengentasan Kemiskinan”
Fasilitator: Dr. Handi Risza
(Universitas Paramadina)
Istirahat 15.20 – 15.40 Istirahat
(coffee break) dan solat
Sesi 4 15.40 – 17.30
“Pengalaman Internasional dalam
Desentralisasi: Cara Mengelola
Tantangan secara Produktif?”
• Dr. Tarcisio Castaneda (Brazil):
International
Experience with Integrated Social
Assistance
• Luiza Fernandez (World Bank):
Challenges
and Opportunities of Life Cycle
Approach for
Responsive Social Protection
Fasilitator: Abdul Malik Gismar, PhD
(Universitas Paramadina)
Penutupan
(Hari Pertama) 17.30 – 17.40
Penutupan dan Kesimpulan Fasilitator: Dinna Wisnu, Ph.D
(Universitas Paramadina)
HARI KEDUA
Registrasi
(Hari Kedua) 08.00 – 08.30
Registrasi Univ. Paramadina
Sesi 5 08.30 – 08.40 Review Singkat
Dinna Wisnu, Ph.D (Universitas Paramadina)
Sesi 6 08.40 – 09.10
Unified Data System (updating Basis
Data Terpadu)
1. Presentasi (15 menit)
2. Diskusi (15 menit)
• Direktur Perlindungan dan
Kesejahteraan Masyarakat,
Kementerian PPN/
Bappenas (Dr. Vivi Yulaswati, Msc) :
“Rencana
Pengembangan Sistem Rujukan Terpadu”
Fasilitator:
Fasilitator: Dr. Handi Risza
(Universitas Paramadina)
Sesi 7 09.10 – 12.00
Dialog desentralisasi dan
pengelolaan
perlindungan sosial
3. Presentasi (30 menit)
• Abdul Malik Gismar, Ph.D
(Universitas
Paramadina)
4. Diskusi Kelompok (60 menit)
5. Pleno (30 menit)
• Syarif Hidayat, Ph.D (LIPI)
Sesi 8 12.00 – 12.10 Review Dinna
Wisnu, Ph.D (Universitas Paramadina)
Penutupan 12.10 – 12.20 Penutupan
Lokakarya Bappenas
Makan Siang 12.20 – 13.20 MAKAN
SIANG
4
2 dari 4
TOR Workshop Mendorong Lancarnya
Desentralisasi-Jakarta.docx
1 dari 1
Menampilkan TOR Workshop Mendorong
Lancarnya Desentralisasi-Jakarta.docx.
Langganan:
Postingan (Atom)