Sabtu, 27 Oktober 2012

DIREKSI BUMN AGAR BEBERKAN OKNUM DPR YANG MINTA JATAH

Press Release : Sabtu, 27 Oktober 2012

DIREKSI BUMN AGAR BEBERKAN OKNUM DPR YANG MINTA JATAH

JAKARTA -- Sehubungan dengan berbagai komentar anggota DPR yg menyerang Menneg BUMN Dahlan Iskan (DI) yg diduga terkait dengan laporan DI yg menyatakan masih adanya "pemerasan" yg dilakukan oleh oknum DPR kepada BUMN, maka bersama ini, Budi Purnomo Karjodihardjo, Koordinator BUMN Care Community [BUMN Care] menyampaikan pernyataan, sbb :

[1]. Meminta agar Direksi BUMN segera proaktif untuk tidak takut dan ragu-ragu dalam  mengumumkan nama2 oknum DPR yang meminta "jatah" atau melakukan "pemerasan" kepada BUMN tersebut, baik secara halus, bahkan terang2an.  Pengumuman spt ini sangat penting agar polemik tidak berkepanjangan. Direksi BUMN jg harus mengambil inisiatif untuk melaporkan oknum2 DPR tersebut kepada Menneg BUMN Dahlan Iskan.

[2]. Meminta agar anggota DPR-RI untuk benar2 serius  mendukung program BUMN yang bersih dan bebas korupsi. Masih adanya laporan soal "pemerasan" oleh oknum DPR-RI membuktikan tidak adanya niat baik untuk bersama-sama membentuk pemerintahan yg bersih dan berwibawa. Bukan itu saja, oknum DPR tersebut juga tidak amanah dan melawan rakyat.

[3]. Meminta agar pimpinan DPR-RI untuk tidak emosional dan lebih banyak melakukan introspeksi sambil melakukan evaluasi agar anggota DPR-RI menjadi lembaga yg lebih berwibawa dengan menyapu bersih oknum DPR yg kotor dan mendukung upaya DI memerangi koruptor di BUMN maupun di DPR sekaligus.

[4]. Meminta anggota DPR RI Effendy Simbolon untuk bersabar, tidak perlu memanggil paksa Menneg BUMN Dahlan Iskan untuk datang ke DPR-RI. Karena pada panggilan pertama, beliau sedang keliling berbagai kota dengan Presiden SBY, dan panggilan kedua, DI sedang di berbagai tempat yg sdh dijadwalkan jauh2 hari terkait dg kesejahteraan rakyat. Apalagi pak DI sudah menyatakan kesediaannya utk hadir asalkan dg undangan yg formal.

[5]. Terkait dg temuan BPK. Mengenai adanya inefisiensi di PLN sebesar 37,6 triliun ketika DI mjd Dirut PLN, DI sendiri sdh menjelaskan di media, sbb :
- Inefisiensi sejak dulu dipastikan lebih dari 27,6 Triliun bahkan pak DI menyatakan lebih dari 100 Triliun.
- Beliau dihadapkan kepada pilihan, Jakarta mati total karena tdk ada listrik, transaksi perbankan berhenti, rumah sakit berhenti, bahkan pemerintahan bisa berhenti. Pak DI mengambil pilihan Jakarta tdk boleh mati, dg berbagai konsekuensinya.
- Pak DI sendiri sudah menyatakan kesediaannya untuk hadir di DPR-RI, pada waktu yg tepat.

Wassalam,
Budi Purnomo Karjodihardjo,
Koordinator BUMN Care Community (BUMN Care)

-
Joi Surya Dharma

Energy Nusantara
Indonesia's Leading Energy Network

Inquiries:
M: +628111831127
BBM: 28CB7072
E: joi@energynusantara.com
W: www.energynusantara.com
T: @energynusantara
FB: energy nusantara
Skype/ YM: energynusantara
Milist: energynusantara@yahoogroups.com

Senin, 22 Oktober 2012

Pertamina Motor Club Bakti Sosial di Dieng Kulon dan Wonosobo


Ketua Umum Pertamina Motor Club bersama rombongan, mengadakan kegiatan sosial dengan menyerahkan bantuan alat-lat sekolah dan uang tunai di Desa Dieng Kulon dan Karangsari, Bondowoso







Ketum PMC turun langsung untuk persiapan dan pengkutan dengan truk dari hotel ke lokasi bantuan
    Masyarakat desa Dieng  mendengarkan sambutan Kepala Desa dan Ketum PMC dan dilanjutkan penerimaan bantuan Sosial dari Pertamina Motor Club
  •  
Anak-anak penerima bantuan dari Pertamina Motor Club didampingi relawan PMC



JAKARTA-MEDIAONLINE.COM  Kegiatan Pertamina Motor Club (PMC)  pada  touring Jakarta-Dieng - Bondowoso berlangsung sejak  tanggal 19 -20 Oktober 2012. Touring PMC mempunyai agenda utama yakni Bakti Sosial membantu anak-anak sekolah dan masyarakat miskin yang kurang mampu. Dengan memberikan bantuan berupa peralatan sekolah, tas sekolah dan uang tunai.

Menurut panitia Bakti Sosial PMC, total bantuan yang disalurkan dari Pertamina adalah sebesar Rp.80.900.000. Diserahkan langsung  kepada yang berhak  di dua desa untuk dua Sekolah Dasar.

Pada sambutannya Ketua Umum  PMC, Trisno mengharapkan kepada para penerima bantuan, agar memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. "Uangnya jangan dimakan, nggak enak. Digunakan untuk sekolah atau ditabung ya?" Anak-anak pun tampak senyum gembira serta  bersemanagat dengan kunjungan sosial dari Tim Pertamina Motor Club.

Usai menyerahkan bantuan di Desa Dieng Kulon yag dihadiri para perangkat desa, kepala sekolah guru dan masyarakat. Rombongan melanjutkan perjalanan dan  menyerahkan bantuani sosial di desa Karangsari, Bondowoso, Jawa Tengah.

Pertamina Motor Club selama ini aktif mengadakan kegiatan sosial di Jawa dan Sumatera. Pada kegiatan mendatang PMC akan mengadakan tour dan bakti sosial di Batu, Malang, Jawa Timur.

LINK TERKAIT: 

1. VIDEO 1: Ketua Umum PMC dan Rombongan: http://youtu.be/KGl8aNUbgVI


2. VIDEO 2: Baksos Pertamina Motor Club di Dieng dan Bondowoso



3. ALBUM: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.4804217103669.287283.1243375435&type=1

4. STATUS FACEBOOK: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=4790754487112&set=a.1143322863601.111837.1243375435&type=1&theater
 



________________________________________________________________________________________________________

GROUP MEDIA LIPUTAN SATU - www.satumeter.com  dikelola oleh para relawan Yayasan Promo Sijori; https://www.facebook.com/notes/yayasanpromosijori/tak-kenal-maka-tak-sayang-mari-kita-dukung-sosialisasi-satu-meter-untuk-roda-dua/147508898674420.

Senin, 24 September 2012

Perusahaan patungan Australia-Indonesia bangun Kedubes Australia di Jakarta

Siaran Media

18 September 2012
Perusahaan patungan Australia-Indonesia bangun Kedubes Australia di Jakarta

Perusahaan patungan antara PT Leighton Contractors Indonesia dan PT Total Bangun Persada telah memenangi kontrak senilai A$230 juta untuk membangun gedung Kedutaan Besar Australia yang baru di Jakarta.

Kompleks Kedubes yang baru akan dibangun di atas lahan seluas 40.500 meter persegi di Patra Kuningan, Jakarta, dan akan menjadi kompleks Kedubes Australia yang terbesar di dunia.

“Skala proyek tersebut menggarisbawahi kepentingan-kepentingan Australia yang lestari dalam kemitraan kami dengan Indonesia,” ujar Greg Moriarty, Duta Besar Australia untuk Indonesia.

“Perkenankan kami mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Indonesia dan secara khusus Pemerintah DKI Jakarta, atas dukungan mereka yang besar pada proyek ini.”

“Kami menyambut baik kepakaran Leighton Contractors dan Total Bangun Persada, yang akan menghadirkan metode, teknologi dan keterampilan terbaik guna mewujudkan proyek ini,” tutur Dubes Moriarty.

Rancangan gedung Kedubes yang baru merupakan hasil karya para arsitek Australia yang ternama Denton Corker Marshall dan para insinyur Aurecon Australia.

Karya tersebut akan menggabungkan fungsi, tingkat kesadaran lingkungan hidup yang tinggi serta standar keselamatan dan keamanan tertinggi bagi staf, penduduk sekitar dan para pengunjung.

Pekerjaan konstruksi akan segera dimulai dan dijadwalkan selesai pada pertengahan 2015.

Konstruksi tersebut akan melecut ekonomi Jakarta dan sebagian besar dari sub-kontraktor spesialis dan pemasok utamanya adalah perusahaan-perusahaan Indonesia.

Pengadaan bahan konstruksi serta alat dan perlengkapan dalam jumlah besar akan dilakukan secara lokal.

Pada puncak kegiatan konstruksi, diperkirakan akan menyerap hingga 800 pekerja Indonesia, suatu peningkatan besar lapangan kerja setempat.

Pertanyaan Pers:
Ray Marcelo (Atase Pers) tel. (021) 2550 5290 hp. 0811 187 3175. SUMBER: http://www.indonesia.embassy.gov.au/jaktindonesian/SM12_036.htm

Jumat, 31 Agustus 2012

Benarkah Indonesia Raya dan Kaya Raya?

Green Hilton Memorial Agreement Geneva 1963

Inilah perjanjian yang paling menggemparkan dunia. Inilah perjanjian yang menyebabkan terbunuhnya Presiden Amerika Serikat John Fitzgerald Kennedy 22 November 1963. Inilah perjanjian yang kemudian menjadi pemicu dijatuhkannya Bung Karno dari kursi kepresidenan oleh jaringan CIA yang menggunakan ambisi Soeharto. Dan inilah perjanjian yang hingga kini tetap menjadi misteri terbesar dalam sejarah ummat manusia.

Perjanjian "The Green Hilton MemorialAgreement di Genva pada 14 November 1963












http://kissanak.files.wordpress.com/2012/05/indonesia-meterari-temple-crest-symbol-seal-in-green-hilton-agreement.jpg 









 Perjanjian “The Green Hilton MemorialAgreement di Genva pada 14 November 1963
Dan, inilah perjanjian yang sering membuat sibuk setiap siapapun yang menjadi Presiden RI. Dan, inilah perjanjian yang membuat sebagian orang tergila-gila menebar uang untuk mendapatkan secuil dari harta ini yang kemudian dikenal sebagai “salah satu” harta Amanah Rakyat dan Bangsa Indonesia. Inilah perjanjian yang oleh masyarakat dunia sebagai Harta Abadi Ummat Manusia. Inilah kemudian yang menjadi sasaran kerja tim rahasia Soeharto menyiksa Soebandrio dkk agar buka mulut. Inilah perjanjian yang membuat Megawati ketika menjadi Presiden RI menagih janji ke Swiss tetapi tidak bisa juga. Padahal Megawati sudah menyampaikan bahwa ia adalah Presiden RI dan ia adalah Putri Bung Karno. Tetapi tetap tidak bisa. Inilah kemudian membuat SBY kemudian membentuk tim rahasia untuk melacak harta ini yang kemudian juga tetap mandul. Semua pihak repot dibuat oleh perjnajian ini.

Perjanjian itu bernama The Green Hilton Memorial Agreement Geneva. Akta termahal di dunia ini diteken oleh John F Kennedy selaku Presiden AS, Ir Soekarno selaku Presiden RI dan William Vouker yang mewakili Swiss. Perjanjian segitiga ini dilakukan di Hotel Hilton Geneva pada 14 November 1963 sebagai kelanjutan dari MOU yang dilakukan tahun 1961. Intinya adalah, Pemerintahan AS mengakui keberadaan emas batangan senilai tak kurang dari 57 ribu ton yang terdiri dari 17 paket emas dan pihak Indonesia menerima batangan emas itu menjadi kolateral bagi dunia keuangan AS yang operasionalisasinya dilakukan oleh Pemerintahan Swiss melalui United Bank of Switzerland (UBS). Kesepakatan ini berlaku tiga tahun kemudian alias 14 November 1965 (gambar di atas hanya salah satu dari sekian lembar perjanjian).

Pada dokumen lain yang tidak dipublikasi disebutkan, atas penggunaan kolateral tersebut AS harus membayar fee sebesar 2,5% setahun kepada Indonesia. Hanya saja, ketakutan akan muncul pemimpinan yang korup di Indonesia, maka pembayaran fee tersebut tidak bersifat terbuka. Artinya hak kewenangan pencairan fee tersebut tidak berada pada Presiden RI siapapun, tetapi ada pada sistem perbankkan yang sudah dibuat sedemikian rupa, sehingga pencairannya bukan hal mudah, termasuk bagi Presiden AS sendiri.

Account khusus ini dibuat untuk menampung aset tersebut yang hingga kini tidak ada yang tau keberadaannya kecuali John F Kennedy dan Soekarno sendiri. Sayangnya sebelum Soekarno mangkat, ia belum sempat memberikan mandat pencairannya kepada siapapun di tanah air. Malah jika ada yang mengaku bahwa dialah yang dipercaya Bung Karno untuk mencairkan harta, maka dijamin orang tersebut bohong, kecuali ada tanda-tanda khusus berupa dokumen penting yang tidak tau siapa yang menyimpan hingga kini. Demikianlah dokumen penting yang penulis baca dan hasil wawancara penulis dengan nara sumber dengan para tetua di dalam negeri dan wawancara dengan narasumber di Belanda, Prancis, Jerman, Singapura, Malaysia dan Hong Kong.
Bagi AS, perjanjian Green Hilton adalah perjanjian terbodoh bagi AS, karena AS mengakui aset tersebut yang sebetulnya merupakan harta rampasan perang. Menurut dokumen yang penulis baca. Harta tersebut berasal dari sitaan AS ketika menaklukkan Jerman dalam perang dunia. Jerman juga mengakui bahwa harta tersebut disita Jerman ketika menyerang Belanda. Belanda pun mengakui bahwa harta tersebut merupakan rampasan harta yang dilakukan VOC ketika menjajah Indonesia.

Berdasarkan fakta yang dijumpai di lapangan, harta ini sudah pernah mau dicairkan pada 1986-1987 tapi gagal, lalu ada percobaan lagi awal 2000, juga gagal. Kini, ketika krisis menerpa AS dan dunia yang hampir membunuh sebagian besar rakyat AS, pemerintah Obama mencoba meyakinkan dunia melalui titah Puas di Vatikan bahwa AS berhak mencairkan harta ini. Atas dasar untuk kepentingan ummat manusia, agaknya hati Vatikan mulai luluh. Konon kabarnya, Vatikan telah memberikan restu itu tanpa mengabaikan bantuan kepada rakyat Indonesia.
Menurut sebuah sumber di Vatikan, ketika Presiden AS menyampaikan niat tersebut kepada Vatikan, Puas sempat bertanya apakah Indonesia telah menyetujuinya. Kabarnya, AS hanya memanfaatkan fakta MOU antara negara G-20 di Inggris dimana Presiden Indonesia SBY ikut menandatangani suatu kesepakatan untuk memberikan otoritas kepada keuangan dunia IMF dan World Bank untuk mencari sumber pendanaan alternatif. Konon kabarnya, Vatikan berpesan agar Indonesia diberi bantuan. Mungkin bantuan IMF sebesar USD 2,7 milyar dalam fasilitas SDR (Special Drawing Rights) kepada Indonesia pertengahan tahun lalu merupakan realisasi dari kesepakatan ini, sehingga ada isyu yang berkembang bahwa bantuan tersebut tidak perlu dikembalikan. Oleh Bank Indonesia memang bantuan IMF sebesar itu dipergunakan untuk memperkuat cadangan devisa negara. Penulis pikir DPR RI harus ikut mengklarifikasi soal status uang bantuan IMF ini.

Kalau benar itu, maka betapa nistanya rakyat Indonesia. Kalau benar itu terjadi betapa bodohnya Pemerintahan kita dalam masalah ini. Kalau ini benar terjadi betapa tak berdayanya bangsa ini, hanya kebagian USD 2,7 milyar. Padahal harta tersebut berharga ribuan trilyun dollar AS. Aset itu bukan aset gratis peninggalan sejarah, aset tersebut merupakan hasil kerja keras nenek moyang kita di era masa keemasan kerajaan di Indonesia. Sebab dulu, beli beras saja pakai balokan emas sebagai alat pembayarannya. Bahkan kerajaan China membeli rempah-rempah ke Indonesia menggunakan balokan emas.

Lalu bagaimana nasib tersebut, kita sebagai bangsa yang besar masih perlu mengkaji lebih lanjut. Pemerintah bersama rakyat perlu membentuk Tim Besar dan lobby yang besar ditingkat internasional untuk menduduk kembali soal harta yang disepakati dalam The Green Hilton Memorial Agreement ini. Karena ini sudah menjadi fakta sejarah yang tidak bisa dilewatkan begitu saja. Pemerintahan SBY tidak bisa melakukan penyelidikan harta ini secara diam-diam dan hanya kalangan terbatas. Sebab harta ini milik rakyat dan bangsa Indonesia. Bukan milik pribadi Bung Karno. Keberhasilan lobby politik Bung Karno yang luar biasa ini harus diteruskan dan jangan dimentahkan begitu saja.

 SUMBER: http://kissanak.wordpress.com/2012/05/11/green-hilton-memorial-agreement-geneva-1963/