Selasa, 03 Juni 2014

Lokakarya Mendorong Lancarnya Desentralisasi : Tantangan dan Peluang Pelaksanaan Perlindungan Sosial.











https://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif


Program Pascasarjana Universitas Paramadina dengan Kementerian Bappenas yang didukung oleh Australian Department of Foreign Affairs and Trade bertajuk Lokakarya Mendorong Lancarnya Desentralisasi : Tantangan dan Peluang Pelaksanaan Perlindungan Sosial.
Kerangka Acuan acara terlampir sebagai rujukan.

Adapun kelebihan dari acara ini sehingga patut diliput adalah:
1. Melibatkan tokoh-tokoh dari kabupaten/kota di Indonesia, baik sebagai pembicara (Ibu Tri Rismaharini, Walikota Surabaya & Perwakilan dari Bupati Sragen, Dr. Elfindri dari Universitas Andalas) maupun sebagai peserta aktif (antara lain dari Univ Gadjah Mada Arie Sudjito dan akademisi serta penggiat LSM dari Malang, Riau, Jember, Cirebon, Aceh, dll)
2. Menghadirkan sejumlah tokoh DPRD 2 & BAPPEDA sebagai peserta aktif (antara lain dari Medan, Bengkulu, Serang, Kuningan dan Sukabumi).
3. Membahas opsi-opsi kreatif program perlindungan sosial yang dapat dilakukan pemerintah daerah dan bentuk sinerginya dengan pemerintah pusat.

Acara ini akan berlangsung pada :
Hari / tanggal : Rabu-Kamis, 4-5 Juni 2014
Pukul : 09.00-17.00 WIB (5 Juni selesai pukul 12.00 WIB)
Tempat : Hotel Shangri-la, Ballroom C

Besar harapan kami, rekan-rekan media dapat meluangkan waktu untuk meliput acara ini. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi Ibu Dinna Wisnu di dinna.wisnu@paramadina.ac.id / 08158710075.

Hormat Kami,
Program Pascasarjana Universitas Paramadina


Kerangka Acuan Lokakarya
Mendorong Lancarnya Desentralisasi :

Tantangan dan Peluang Pelaksanaan Perlindungan Sosial
di Daerah 

Jakarta, 4-5 Juni 2014
Hasil Kerjasama Kementerian Bappenas & Universitas Paramadina (Program Pascasarjana)
Didukung oleh Australian Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT)
Perlindungan sosial di Indonesia selama ini dilaksanakan agar pertumbuhan ekonomi dapat
dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Perlindungan sosial, yang umumnya terdiri
atas jaminan sosial dan bantuan sosial, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang
layak dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama yang berada di bawah garis
kemiskinan, disamping mengatasi resiko guncangan akibat krisis dan bencana.
Penduduk miskin dan tidak mampu tidak selalu dapat mengakses berbagai layanan
dasar dan program yang ditujukan bagi mereka. Penduduk miskin dan tidak mampu atau
rentan memiliki resiko lebih tinggi untuk mempertahankan kesejahteraan keluarga dan
penghidupannya. Pada saat krisis dan guncangan, baik ekonomi, sosial, maupun lainnya,
berbagai program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial juga tidak bisa
dengan cepat membantu penduduk yang terkena dampak. Menyediakan perlindungan
sosial di tingkat daerah sangatlah penting dan tujuan ini dipahami di tingkat nasional
maupun daerah.
Pemerintah daerah sesungguhnya memiliki tanggungjawab menyelenggarakan program
perlindungan sosial bagi warganya. Tetapi dimana ruang untuk melakukan hal itu?
Bagaimana potensi dan inisiatif daerah dalam mensinergikan kebijakannya dengan
kebijakan tingkat nasional? Apakah pemda membutuhkan payung hukum dari tingkat
nasional? Bagaimana kelangsungan inisiatif dan sinergi antara pemerintah daerah dan
pemerintah pusat? Apakah pada akhirnya akan terjadi perluasan kepesertaan atau ini
merupakan hal yang sulit dicapai?
Dalam workshop satu setengah hari ini, perwakilan pemerintah pusat dan kabupaten/kota,
perwakilan DPRD II, beserta penggiat masyarakat, akademisi, unsur media, dan pelaku bisnis
diundang untuk bertukar pikiran dan pengalaman tentang apa yang mereka inginkan dan
pernah upayakan agar kebutuhan masyarakat terpenuhi sekaligus terjadi sinergi dengan
pemerintah pusat ataupun daerah. Untuk diskusi yang tajam, para peserta dan pembicara
iminta fokus pada desain, tantangan dan potensi sinergi dalam 2 bidang: asuransi
kesehatan dan program bantuan sosial (misalnya: untuk pendidikan, anak/perempuan,
lansia dan disabilitas).
Dalam lokakarya akan dibahas pengalaman dari kabupaten/kota yang dianggap sukses
dalam memperbaiki indeks pembangunan manusia, pelayanan Satu Pintu, dan inovasi
lain dalam mensinergikan inisiatif pusat dan daerah. Selain itu, akan dibahas pula
pengalaman internasional dari negara-negara yang menerapkan sistem desentralisasi dalam
penyelenggaraan perlindungan sosial. Sesi ini diharapkan dapat mendorong pemikiran
tentang cara-cara inovatif dalam menyikapi tantangan pengelolaan perlindungan sosial di
Indonesia. Terakhir, akan ada sesi dialog yang mengajak peserta mendalami pengelolaan
sistem perlindungan sosial supaya sinergis, berdampak positif dan berkelanjutan.
Sejumlah kerangka peraturan akan dibahas dalam lokakarya ini, antara lain UU No. 6/2014
tentang Desa, UU No. 13/2011 tentang Fakir Miskin, UU No. 11/2009 tentang Kesejahteraan
Sosial, UU No. 33/2004 tentang Keseimbangan Fiskal antara pemda dan pemerintah pusat
(revisi UU No. 25/1999), serta PP No. 38/2008 tentang Pembagian Usuran Pemerintah
Pusat, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
Tujuan:
• Mengenali dan memahami perbedaan perspektif daerah dan pusat dalam menyikapi
kebutuhan akan perlindungan sosial
• Mencari potensi solusi inovatif dalam menyikapi perbedaan perspektif antara pusat dan
daerah.
• Mendiskusikan cara-cara yang potensial untuk mensinergikan kegiatan pusat dan daerah
• Memahami pentingnya sinergi dan kerjasama antara pusat dan daerah
• Mendiskusikan kaitan antara kapasitas fiskal dan kerangka aturan dalam bidang
asuransi kesehatan dan bantuan sosial; bagaimana keduanya dapat dikelola tanpa
mengorbankan kreatifitas inisiatif lokal
Tempat & Waktu Acara:
Lokakarya akan dilaksanakan pada Hari Rabu-Kamis, 4-5 Juni, bertempat di Hotel Shangri La,
Jln. Jenderal Sudirman Kav. 1, Jakarta Pusat.
Target Peserta:
• Perwakilan Kementerian/Lembaga Pusat terkait.
• Bappeda serta perwakilan Dinas terkait dari sejumlah kabupaten/kota di Jawa dan
Sumatra
• Perwakilan DPRD II
• Perwakilan akademisi, media massa, LSM, organisasi pekerja penggiat perlindungan
sosial, asosiasi pengusaha dan organisasi pelayan kesehatan.


Agenda Lokakarya
Mendorong Lancarnya Desentralisasi :
Tantangan dan Peluang Pelaksanaan Perlindungan Sosial
di Daerah
Jakarta, 4-5 Juni 2014
Sesi Waktu Sesi Pembicara
HARI PERTAMA
Registrasi 08.30 – 09.00 Registrasi Universitas Paramadina
Pembukaan 09.00 – 09.10 Pembukaan Dinna Wisnu, Ph.D (Universitas Paramadina)
Upacara
Pembukaan 09.10 – 09.40 Upacara Pembukaan
• Sambutan dari Bappenas, Ibu Dr Vivi
Yulaswati, Direktur Perlindungan dan
Kesejahteraan Masyarakat
• Sambutan dari Australian Department of
Foreign Affairs and Trade, Mrs Lisa Hannigan
Istirahat 09.40 – 09.50 BREAK
Sesi 1
(Hari Pertama) 09.50 – 10.20
“Definisi perlindungan sosial dan peran
yang diharapkan dari pemerintah pusat
dan daerah”
John Rook (PRSF)
Fasilitator: Dinna Wisnu, Ph.D
(Universitas Paramadina)
Sesi 2 10.20 – 12.20
“Pengalaman dan Perspektif Daerah:
Pelajaran dari Model yang Relatif Baik di
Indonesia”
• Bupati/Walikota Surabaya (Ir. Tri
Rismaharini, MT)
• UPTPK Kab. Sragen (Agus Tri Lastomo
M.Si)
• Dr. Elfindri (Univ Andalas)
Fasilitator: Syarif Hidayat, Ph.D (LIPI)
Ishoma 12.20 – 13.20 ISHOMA
Sesi 3 13.20 – 15.20 Memberikan Model Sinergi Pelaksanaan
Perlindungan Sosial
• Direktur Perencanaan dan Pengembangan
BPJS Kesehatan (Dr. Tono Rustiano)
• Direktur Otonomi Daerah, Kementerian PPN/
Bappenas (Drs. Wariki Sutikno, MCP): “One
Stop Service”
• Asisten Ketua Pokja Tim Nasional
Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
(Bp. Ardi Adji ): “Peran Pemerintah Daerah
dalam Pengentasan Kemiskinan”
Fasilitator: Dr. Handi Risza
(Universitas Paramadina)
Istirahat 15.20 – 15.40 Istirahat (coffee break) dan solat
Sesi 4 15.40 – 17.30
“Pengalaman Internasional dalam
Desentralisasi: Cara Mengelola
Tantangan secara Produktif?”
• Dr. Tarcisio Castaneda (Brazil): International
Experience with Integrated Social Assistance
• Luiza Fernandez (World Bank): Challenges
and Opportunities of Life Cycle Approach for
Responsive Social Protection
Fasilitator: Abdul Malik Gismar, PhD
(Universitas Paramadina)
Penutupan
(Hari Pertama) 17.30 – 17.40 Penutupan dan Kesimpulan Fasilitator: Dinna Wisnu, Ph.D
(Universitas Paramadina)
HARI KEDUA
Registrasi
(Hari Kedua) 08.00 – 08.30 Registrasi Univ. Paramadina
Sesi 5 08.30 – 08.40 Review Singkat Dinna Wisnu, Ph.D (Universitas Paramadina)
Sesi 6 08.40 – 09.10
Unified Data System (updating Basis
Data Terpadu)
1. Presentasi (15 menit)
2. Diskusi (15 menit)
• Direktur Perlindungan dan
Kesejahteraan Masyarakat, Kementerian PPN/
Bappenas (Dr. Vivi Yulaswati, Msc) : “Rencana
Pengembangan Sistem Rujukan Terpadu”
Fasilitator:
Fasilitator: Dr. Handi Risza
(Universitas Paramadina)
Sesi 7 09.10 – 12.00
Dialog desentralisasi dan pengelolaan
perlindungan sosial
3. Presentasi (30 menit)
• Abdul Malik Gismar, Ph.D (Universitas
Paramadina)

4. Diskusi Kelompok (60 menit)
5. Pleno (30 menit)
• Syarif Hidayat, Ph.D (LIPI)
Sesi 8 12.00 – 12.10 Review Dinna Wisnu, Ph.D (Universitas Paramadina)
Penutupan 12.10 – 12.20 Penutupan Lokakarya Bappenas
Makan Siang 12.20 – 13.20 MAKAN SIANG
4

2 dari 4
TOR Workshop Mendorong Lancarnya Desentralisasi-Jakarta.docx

1 dari 1
Menampilkan TOR Workshop Mendorong Lancarnya Desentralisasi-Jakarta.docx.